Karimun

SINARINFORM – Upaya pengawasan ketat di wilayah perbatasan kembali membuahkan hasil. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan 13 kontainer beras impor ilegal yang sempat menghebohkan publik pada Agustus 2025.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran terbaru, seluruh kontainer tersebut telah direekspor ke luar daerah pabean menggunakan dua dokumen PPFTZ 01, masing-masing mencakup enam dan tujuh kontainer berukuran 20 kaki. Proses reekspor itu dilakukan pada akhir Agustus 2025, tidak lama setelah pelanggaran terdeteksi.

Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Batam, Evi Oktavia, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa langkah reekspor merupakan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan kepabeanan.

“Terhadap kontainer tersebut telah dilakukan reekspor menggunakan dokumen PPFTZ 01 ke luar daerah pabean, terdiri dari 6×20 kaki dan 7×20 kaki, pada akhir Agustus 2025,” ujar Evi singkat saat dikonfirmasi, Rabu (22/10/2025).

SINARINFORM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis untuk memastikan mutu dan keamanan pangan dalam Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upayanya diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Tata Kelola Program MBG yang digelar di Hotel Ibis Batam, Senin (20/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para yayasan dan mitra di Kepri. Tujuannya adalah menyamakan presepri dalam Pengelolaan makan bergizi gratis disamping itu juga menjelaskan keamanan pangan di dapur SPPG

Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti, S.STP., M.Si, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap standar dan tata kelola program MBG.

“Seluruh yayasan dan mitra harus memahami dengan jelas standar dan tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Kualitas makanan adalah prioritas,” tegas Enny.

Dalam paparannya, Enny menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG harus dijalankan secara menyeluruh mulai dari penerimaan bahan pangan, penyimpanan (dry storage dan cold storage), proses pengolahan, pengiriman ke sekolah, hingga tahap akhir pencucian peralatan.

“Kami menekankan pentingnya mengantisipasi titik-titik kritis dalam setiap tahapan. Dengan pengawasan ketat, risiko di lapangan dapat ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.

Hingga pertengahan Oktober 2025, baru 133 SPPG sudah bermitra dengan BGN di Provinsi Kepri direncanakan terbangun 255 SPPG

Enny berharap percepatan proses dapat dilakukan agar seluruh satuan pelaksana dapat beroperasi maksimal pada November mendatang.

BGN juga mendorong agar seluruh dapur pelaksana MBG memiliki Sertifikat Layak Higenis sanitasi (SLHS) dan bersertifikasi halal. Badan Gizi Nasional akan memfasilitasi proses tersebut, termasuk pembagian alat rapid test kit untuk mendeteksi cemaran pestisida dan cemamran Formalin

Selain itu, Enny mengingatkan pentingnya seleksi ketat terhadap pemasok bahan pangan.

“Kasus keracunan pangan sering kali berawal dari pemilihan pemasok yang tidak memenuhi standar. Karena itu, kami harapkan tim SPPG bersama yayasan pelaksana dapat memilih pemasok yang memiliki izin resmi dan rekam jejak yang baik, jelasnya.

Menurut Enny, BGN bersama Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan akan terus melakukan evaluasi kinerja para pelaksana di daerah. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, termasuk menjelang akhir tahun anggaran. “Jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai standar, maka dapur pelaksana bisa ditutup,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap keberlanjutan program MBG.

“Presiden menekankan bahwa tahun ini seluruh penerima manfaat harus benar-benar terlayani. Beliau sangat konsisten terhadap program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Enny.

Terakhir, Enny menyampaikan harapannya agar seluruh mitra dan pelaksana di Kepulauan Riau dapat menjalankan program ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan seluruh anak-anak penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik, mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kecukupan gizi masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Kepulauan Riau ini berlangsung selama dua hari penuh, menghadirkan Yayasan, Mitra, Kepalal SPPG, AK dan AG

Melalui kegiatan ini, BGN berharap seluruh pihak dapat memahami secara utuh kebijakan, tata kelola, serta standar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar implementasinya di lapangan berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sinarinform – Peredaran rokok ilegal di Kepulauan Riau (Kepri) tampaknya tak kunjung menemukan titik akhir. kini giliran rokok bermerek PSG yang menjadi sorotan. Produk ini dengan mudah ditemui di Kota Batam hingga wilayah non-FTZ di Kepri, seolah tanpa hambatan dari aparat.

Rokok PSG diketahui masuk melalui jalur laut dengan modus penyelundupan lama. Setelah lolos, barang haram itu dengan leluasa didistribusikan ke warung-warung kecil hingga toko eceran. Ironisnya, meski diperjualbelikan secara terang-terangan, langkah penindakan dari aparat penegak hukum (APH) maupun instansi terkait justru nyaris tak terlihat.

“Kalau rokok PSG ini dipastikan aman dari aparat penegak hukum. Diduga kuat peredarannya di-backup orang yang berpengaruh di Kepri,” ungkap salah satu sumber di lapangan.

Dugaan adanya pembiaran terstruktur kian menguat. Tak sedikit pihak menilai ada oknum yang ikut bermain dalam rantai pasok rokok ilegal ini, sehingga bisnis haram tersebut tumbuh subur di Batam dan Kepri.

Dari sisi kerugian negara, jumlahnya sangat fantastis. Dengan tarif cukai rata-rata Rp600–Rp800 per batang, maka untuk satu bungkus isi 20 batang, negara kehilangan Rp12.000–Rp16.000. Bila dihitung per karton (10 bungkus), potensi kerugian menembus Rp120.000–Rp160.000.

Informasi lapangan menyebut, peredaran rokok PSG di Batam dan Kepri bisa mencapai puluhan ribu bungkus setiap bulan. Artinya, kerugian negara bisa menembus miliaran rupiah per tahun hanya dari satu merek saja. Itu pun belum menghitung puluhan merek rokok ilegal lain yang beredar bebas di pasaran.

Tak hanya negara yang dirugikan, kalangan pengusaha rokok legal juga ikut terpukul. Rokok bercukai resmi sulit bersaing dengan rokok ilegal yang dijual jauh lebih murah. Persaingan tidak sehat ini pada akhirnya merugikan industri resmi dan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Pertanyaan besar pun mengemuka sampai kapan praktik penyelundupan dan peredaran rokok ilegal ini akan dibiarkan merajalela? Mengapa aparat penegak hukum seolah tutup mata? Dan siapa sebenarnya aktor besar di balik bisnis rokok PSG tanpa cukai ini?

(Bersambung).

Sinarinform— Sejumlah kepemudaan lintas agama di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait dinamika sosial, politik, dan keamanan yang tengah berkembang di Tanah Air. Pernyataan ini ditegaskan dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Gerakan Muda Khonghucu, PERADAH, dan Gemabudhi, Senin (01/09/2025) di TM Batam Centre

Mereka menegaskan, Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Bumi Melayu harus tetap menjadi ruang damai, harmonis, serta menjadi contoh nyata kerukunan dalam keberagaman.

Dalam poin pertama, para pemuda lintas agama ini menyampaikan doa dan dukacita mendalam bagi para korban luka maupun jiwa yang jatuh akibat aksi demonstrasi di berbagai daerah. Mereka menekankan bahwa setiap aspirasi masyarakat harus dihormati, namun tetap disampaikan secara damai.

“Kami mendukung penuh kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sesuai konstitusi. Namun, mari kita hindari provokasi, anarkisme, dan tindakan merugikan masyarakat sendiri,” ungkap panitia Kordinator Lintas Agama Rizki Firmanda yang juga sebagai Sekretaris Anshor Kepri

Ia mengatakan pemuda lintas agama Kepri juga mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD tidak menutup telinga terhadap suara rakyat. Aspirasi masyarakat harus ditampung melalui dialog yang sehat, bukan dijadikan alat politik sesaat.

“Setiap kebijakan publik wajib berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ungkapnya

Rizky mengingatkan kepada aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, pentingnya pendekatan humanis, terukur, serta tidak represif dalam mengawal aksi masyarakat. “Pihak-pihak yang berusaha memprovokasi kerusuhan, perusakan, maupun penjarahan harus ditindak tegas”, tegas Rizki

Dalam situasi sosial yang dinamis, sambungnya para pemuda lintas agama diinstruksikan menjadi garda terdepan penyejuk. Mereka diminta aktif membuka ruang dialog, menjaga fasilitas umum, serta membantu masyarakat agar tetap solid menghadapi kondisi krusial.

Sebagai provinsi strategis di perbatasan, Kepri dipandang harus tetap dijaga kondusifitasnya. Melalui kolaborasi lintas iman, organisasi pemuda ini berkomitmen menjaga persaudaraan sejati dan mengawal demokrasi yang sehat demi persatuan Indonesia.

Rizki Firmanda menegaskan bahwa suara pemuda dari berbagai latar belakang agama harus menjadi perekat bangsa, bukan sebaliknya.

“Kami hadir bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan untuk merawat kerukunan. Pemuda lintas agama di Kepri siap berdiri di garda depan menjaga harmoni, menjadi penyejuk di tengah masyarakat, dan memastikan aspirasi rakyat tetap tersampaikan dengan damai,” tegas Rizki.

Tak hanya di lapangan, kami dari pemuda Lintas Agama juga mengingatkan masyarakat Kota Batam agar berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. “Mari gunakan ruang digital secara bertanggung jawab, jangan sebarkan kebencian. Kepri adalah rumah bersama yang harus kita jaga dalam damai dan keharmonisan,” seruan bersama mereka.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh:

• Sekretaris PW GP Ansor Kepulauan Riau
  Rizky Firmanda
• Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau
• Ketua Gerakan Muda Khonghucu Kepulauan Riau Tan Timin
• Ketua Pemuda Katolik Komda Kepulauan Riau
  Nimrod Siahaan
• Wakil Ketua DPD GAMKI Kepulauan Riau
  Thomson Sitompul
• Ketua DPP PERADAH Kepulauan Riau
  Iketut Suwitra SH
• Ketua Gemabudhi Provinsi Kepulauan Riau
  Sudjiman SE

Sinarinform – Praktik penjualan barang-barang Prabotan asal Cina diduga berlangsung di Batam melalui jaringan rumah tinggal di kawasan Jodoh tepatnya dibelakang Hotel Planet. Informasi yang dihimpun menyebutkan, ada sedikitnya dua unit rumah yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan sekaligus distribusi, dengan inisial pemilik S. Barang-barang tersebut diduga dijual kembali secara online tanpa melalui mekanisme resmi bea masuk maupun pungutan pajak negara.

Kegiatan ini memunculkan pertanyaan besar apakah barang yang beredar sudah membayar kewajiban bea cukai dan pajak sesuai aturan, atau justru menjadi bagian dari praktik perdagangan ilegal yang marak di Batam. Apalagi, Batam selama ini dikenal sebagai pintu masuk strategis barang impor dari luar negeri, sehingga rawan dimanfaatkan untuk peredaran barang tanpa dokumen sah.

Sejumlah pengamat perdagangan menilai, jika benar aktivitas tersebut berjalan tanpa izin resmi, maka negara berpotensi mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

“Apapun bentuknya, barang yang masuk dari luar negeri harus melalui jalur resmi. Kalau dijual bebas tanpa dokumen, itu jelas merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat,” ujar salah satu pengamat ekonomi lokal.

Saat dikonfirmasi awak media ini melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon seluler pada 12 Agustus lalu, pihak berinisial S sempat berjanji akan bertemu keesokan harinya selepas makan siang. Namun, ketika dihubungi kembali pada hari yang dijanjikan, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban maupun tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Sikap diam tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Publik kini berharap pihak Bea Cukai Batam segera turun tangan untuk menelusuri kebenaran informasi terkait aktivitas mencurigakan tersebut. Transparansi dan ketegasan sangat diperlukan agar tidak ada kesan pembiaran, sekaligus memastikan bahwa potensi pelanggaran aturan kepabeanan bisa segera ditindak.

SINARINFORM – Perdagangan rokok ilegal di Kota Batam kembali mencuat ke permukaan. Produk tanpa cukai bermerek H-Mind semakin mendominasi pasar lokal di Batam, menandai betapa massif dan terorganisirnya jaringan distribusi barang ilegal tersebut. Ketua Gerakan Mahasiswa Melayu Provinsi Kepri, Doni Alamsyah, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi ini yang dinilai sudah sangat darurat.

“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. Ini perampokan terhadap negara yang dilakukan secara terang-terangan di tanah sendiri. Rokok ilegal H-Mind bukan hanya merugikan negara dari sisi fiskal, tapi juga merusak sendi hukum dan moral generasi muda,” tegas Doni, Rabu (06/08/2025).

Menurut Doni, peredaran rokok H-Mind yang tidak dilengkapi pita cukai merupakan ancaman serius terhadap industri rokok legal yang selama ini berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak dan cukai. Ia menyebut lemahnya pengawasan dari otoritas seperti Bea Cukai KPU Batam sebagai salah satu penyebab utama merebaknya peredaran rokok ilegal tersebut.

“Bea Cukai seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas fiskal negara. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, rokok ilegal dijual bebas di warung-warung, bahkan bisa diakses anak-anak sekolah. Di mana fungsi kontrol negara?” ujar Doni

Data investigasi menunjukkan bahwa peredaran rokok H-Mind telah menjelma menjadi industri gelap berskala besar. Jumlah bungkus yang beredar per bulan ditaksir mencapai ratusan ribu. Jika dihitung berdasarkan cukai minimal Rp1.200 per bungkus, potensi kerugian negara dapat menyentuh belasan miliar rupiah per tahun. Bila ditambahkan PPN dan pajak daerah, potensi kerugian negara bisa menembus angka Rp20 miliar hanya dari satu merek ilegal.

Doni menekankan bahwa pelanggaran ini sudah masuk dalam ranah pidana berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya mengejar kurir dan pedagang kecil, tetapi menindak dalang besar yang mengendalikan jaringan distribusi.

“Kami yakin, di balik peredaran H-Mind ini ada tokoh utama yang selama ini dilindungi. Mereka punya jalur logistik sendiri, mulai dari pelabuhan tikus hingga distribusi darat. Tapi mengapa hukum tak menyentuh mereka? Ada apa dengan aparat penegak hukum kita?” tutur Doni.

Lebih lanjut, Doni mengungkapkan bahwa keuntungan yang diraih oleh para pengusaha rokok ilegal sangat besar dan tidak masuk akal. Mereka menghindari seluruh beban fiskal tidak membayar cukai, PPN, atau pajak rokok namun tetap menjual dengan harga bersaing dan margin laba tinggi.

“Pengusaha rokok ilegal ini besok bisa bangun tidur dengan keuntungan bersih ratusan juta rupiah per hari. Mereka tidak setor pajak, tidak ikuti aturan, tapi dibiarkan terus beroperasi. Ini kegilaan, apakah Kepala BC Batam Tahu?!” tegas Doni.

Akibatnya, rokok ilegal menjadi favorit di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara industri legal kehilangan pasar dan negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Ironisnya, kata Doni, aktivitas ilegal ini berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan sudah lumpuh atau bahkan ikut bermain di dalam jaringan.

Yang paling disoroti Gerakan Mahasiswa Melayu Kepri adalah dampaknya terhadap generasi muda. Rokok H-Mind yang murah dan mudah diakses telah menyasar anak-anak sekolah. Dengan harga terjangkau, pelajar dengan uang saku terbatas bisa membeli rokok ini layaknya membeli permen. Ini menjadi bom waktu bagi kesehatan masyarakat di masa depan.

“Rokok ini tidak jelas kandungan zatnya, tak terkontrol kualitasnya, dan beredar bebas di tangan anak-anak. Negara seakan membiarkan anak-anaknya diracuni pelan-pelan oleh kepentingan gelap segelintir orang,” ujar Doni.

Ia menyebut bahwa peredaran H-Mind bukan sekadar pelanggaran cukai, melainkan bagian dari kejahatan terorganisir. “Negara kehilangan pendapatan, rakyat kehilangan perlindungan, dan hukum kehilangan wibawa,” tegas Doni.

Gerakan Mahasiswa Melayu Kepri mendesak aparat hukum, Bea Cukai Batam, dan seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan operasi besar-besaran yang menyentuh hingga ke akar. Doni menyebut pihaknya siap menggalang aksi mahasiswa dan masyarakat jika penindakan tidak segera dilakukan.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat negeri ini dijadikan ladang permainan mafia rokok ilegal bermerek H Mind. Jika negara tidak hadir, maka kami dari Gerakan Mahasiswa Melayu Provinsi Kepri yang akan turun langsung, berdiri di depan kantor Bea Cukai dengan membawa toa sebagai pengeras suara,” tegas Doni. (*)

SINARINFORMASI – Ancaman keuangan ilegal seperti pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online kini kian meluas, menyeret berbagai lapisan masyarakat dari anak-anak, mahasiswa, hingga penerima bantuan sosial (bansos).

Hal ini mengemuka dalam forum literasi publik bertajuk “Bahaya dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online” yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Batam bersama GEMA INTI di One Batam Mall, Sabtu (26/7/2025).

Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Batam, Wong Bun Hock, menegaskan bahwa agenda literasi publik terkait bahaya pinjaman online ilegal dan judi online tidak akan berhenti pada satu forum ini saja, INTI Batam akan terus menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri Menurutnya, kegiatan edukatif ini akan digelar secara berkelanjutan dan diperluas hingga menyasar kalangan pelajar di sekolah-sekolah.

“Karena yang paling rentan saat ini adalah generasi muda. Mereka yang hidup dalam dunia digital tanpa batas, harus dibekali pemahaman sejak dini,” ujarnya usai forum edukasi yang digelar INTI Batam dan GEMA INTI di One Batam Mall, Sabtu (26/7/2025).

Wong menjelaskan, pelajar saat ini tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berpotensi menjadi korban jika tidak dilengkapi literasi digital yang memadai. Ia menyebutkan bahwa banyak kasus judi online yang melibatkan remaja dimulai dari permainan daring yang tampaknya sepele, namun kemudian berujung pada taruhan uang asli.

“Anak-anak zaman sekarang cepat mengakses informasi, tapi tidak semuanya tahu mana yang benar dan mana yang menjebak. Maka edukasi di sekolah adalah keharusan,” kata Wong.

Alasan lain menyasar sekolah, kata Wong, adalah karena lingkungan pendidikan memiliki kekuatan membentuk karakter dan pola pikir jangka panjang. “Di sekolah ada guru, ada kurikulum, dan ada ruang diskusi yang sehat. Kalau informasi soal bahaya pinjol dan judi online bisa masuk ke ruang kelas, maka kita sedang membangun benteng dari dalam,” jelasnya.

Ia menyebut kerja sama dengan OJK menjadi langkah strategis agar materi edukasi ini memiliki dasar hukum dan panduan resmi yang tepat sasaran.

Ketua INTI Batam ini juga mengingatkan bahwa banyak anak muda yang terjebak pinjaman online tanpa sadar, hanya karena tergoda iklan “uang cepat tanpa jaminan”. Padahal, di balik kemudahan itu, tersembunyi risiko bunga mencekik, intimidasi penagih, hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Anak-anak yang butuh beli pulsa atau top up game sering menjadi sasaran empuk. Kalau mereka paham bahayanya sejak dini, mereka bisa lebih bijak menggunakan teknologi,” katanya.

INTI Batam berharap kampanye literasi ini dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan semua pihak sekolah, orang tua, pemerintah, dan komunitas. Wong mengajak sekolah-sekolah di Batam dan sekitarnya untuk membuka ruang dialog dengan siswa, menghadirkan narasumber dari OJK, praktisi teknologi, dan tokoh masyarakat. “Karena masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda. Kalau mereka rusak karena kejahatan digital, maka kita semua yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya.

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga 2025, total kerugian akibat keuangan ilegal di Indonesia telah menembus Rp142 triliun. “Kerugian ini tidak hanya menguapkan uang, tapi juga menghancurkan fondasi sosial masyarakat. Anak-anak kini mulai terpapar, dana bansos dipakai berjudi, dan banyak korban terjebak utang dari pinjaman online ilegal,” ujarnya.

Ia menekankan, jika dana sebesar itu masuk ke sektor formal, dampaknya akan luar biasa bagi ekonomi nasional pajak meningkat, usaha tumbuh, dan rakyat lebih sejahtera.

Lebih mengkhawatirkan, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 66.000 akun pemain judi online telah mencatat transaksi hingga Rp432 miliar.

“Banyak orang tua tak menyadari anaknya bermain judi dari gawai. Bahkan ada yang menggunakan dana bansos untuk bermain,” jelas Sinar. Akibatnya, banyak rekening masyarakat terblokir, memutus akses terhadap beasiswa, pembayaran proyek, hingga bantuan sosial.

Untuk menangani krisis ini, OJK bersama Pemprov Kepri membentuk Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Tingkat Daerah) yang aktif menangani laporan masyarakat, memblokir aplikasi ilegal, hingga memberikan edukasi akar rumput. OJK juga menggandeng Kominfo dan aparat hukum dalam memberantas situs, akun media sosial, serta nomor ponsel yang terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal. Selain itu, saluran pengaduan daring seperti iasc.ojk.go.id dan sipasti.ojk.go.id disiapkan untuk memudahkan masyarakat melapor.

Sinar menegaskan bahwa solusi tak cukup hanya dari sisi hukum. “Edukasi adalah benteng utama. Harus ada gerakan nasional, terutama untuk generasi muda. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban berikutnya,” tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat menjaga data pribadi seperti KTP, KK, dan nama ibu kandung agar tidak disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman fiktif. INTI Batam pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong literasi digital dan keuangan sebagai upaya nyata melindungi generasi bangsa dari jerat keuangan ilegal.