Kepri

Sinarinform – Kejadian mengejutkan menimpa seorang pria berinisial BJ, warga Ruko Bunga Raya Botania 1, Batam. Ia mengaku menjadi korban perampokan berkedok penggerebekan narkoba yang dilakukan delapan orang berpakaian preman, mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN), pada Sabtu (16/10) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Namun belakangan, BJ baru mengetahui bahwa para pelaku bukan anggota BNN. Tujuh di antaranya diduga oknum Polisi Militer (POM) dan satu orang oknum anggota Polisi Polda Kepri

Menurut penuturan BJ, malam itu para pelaku mendobrak pintu rumah tanpa surat tugas atau dokumen resmi. Ia yang sedang berada di ruang biliar bersama beberapa teman langsung dikepung. “Mereka datang tanpa identitas, langsung dobrak pintu dan todong pistol. Saya tidak sempat bereaksi,” ujarnya.

Dalam penggeledahan tersebut, para pelaku mengaku menemukan sebungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang disebut sebagai narkotika. Namun BJ menegaskan tidak mengetahui asal barang itu dan menduga sengaja dijebak untuk memeras dirinya.

“Saya yakin itu jebakan. Mereka datang bukan untuk menegakkan hukum, tapi untuk minta uang tebusan,” kata BJ.

Tak lama setelah penggerebekan, salah satu pelaku disebut meminta uang “damai” sebesar Rp1 miliar sambil mengancam akan menembak kaki korban. Karena takut dan istrinya sedang hamil, BJ mengaku panik dan berusaha mencari uang. “Saya tak punya pilihan. Akhirnya istri hanya bisa meminjam Rp300 juta ke abang ipar” tuturnya.

Belakangan, kecurigaan BJ terbukti. Salah satu rekannya mengenali wajah seorang pelaku yang ternyata oknum Polisi Militer, bukan anggota BNN. Dari penelusuran, diketahui tujuh orang pelaku merupakan anggota POM dan satu lainnya oknum polisi dari Polda Kepri.

Akibat kejadian itu, istri BJ mengalami trauma berat hingga tak berani tinggal di rumah. “Istri saya setiap malam menangis. Dia bilang, yang datang malam itu bukan penegak hukum, tapi perampok bersenjata,” tutur BJ.

Dampak psikologis dari insiden itu begitu besar bagi istri BJ. Ia mengalami trauma berat setelah menyaksikan sendiri penodongan senjata api ke arah suaminya di dalam rumah. Sejak malam kejadian, istrinya tak lagi berani tidur di kamar yang sama dan terus menangis setiap kali mengingat suara bentakan para oknum berseragam.

“Dia ketakutan Akhirnya dia minta pindah rumah saja, katanya sudah tak merasa aman di sini,” ungkap BJ lirih.

Namun, situasi makin aneh dua hari kemudian. H+2 pascakejadian, dua dari oknum yang sama justru datang lagi ke rumah BJ, kali ini mengaku ingin menawarkan jasa keamanan. Mereka bahkan mengirim pesan WhatsApp bernada melecehkan hukum. Dalam salah satu pesan tertulis, “Kalau koko mau pakai (narkoba), kami bisa jaga, nominal 30 juta, saya siap pasang badan.” Pesan itu membuat BJ dan istrinya semakin yakin bahwa aksi sebelumnya bukan penggerebekan, melainkan modus pemerasan terencana.

“Saya langsung simpan pesan itu. Biar jadi bukti, karena ini sudah keterlaluan,” kata BJ menegaskan.

BJ kini tengah menyiapkan laporan hukum resmi dengan didampingi penasihat hukum serta meminta dukungan media untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. “Saya ingin para oknum- oknum ini diproses secara pidana dan diberhentikan dari institusi mereka,” tegasnya.

Sinarinform – Grafik sentimen negatif terhadap PT PLN (Persero) di bawah kepemimpinan sang Dirut Darmawan Prasodjo diprediksi terus mengalami peningkatan, menyusulnya sorotan miring yang terus menerpa perusahaan plat merah tersebut.

Sinyal itu semakin tak terbantahkan, menyusul peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Cinere Raya, Depok, Jawa Barat, seperti video Polres Metro Depok yang diposting akun instagram @depok24jam pada Minggu, 26 Oktober 2025 lalu.

Semua itu terjadi setelah terungkap salah satu pelaku yang terekam tengah mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis parang panjang, diduga kuat adalah Excutive Vice President (EVP) PLN bernama Chorinus Eric Nerokou atau berinisial CEN seperti yang dirilis pihak Polres Metro Depok usai berhasil mengamankannya.

Dari video itu terlihat jelas pula, CEN tampak mengenakan baju kaos berwarna merah.

Untuk memastikan hal tersebut, kru media ini mencoba melakukan konfirmasi via WhatsApp langsung ke nomor pribadi Dirut PLN Darmawan Prasodjo. Namun orang nomor satu di perusahaan strum itu lagi-lagi tak menggubris konfirmasi tersebut.

Begitu juga dengan Direktur Legal & Humas Capital (LHC) PLN Yusuf Didi Setiarto yang merupakan atasan langsung CEN. Pria 51 tahun itu juga memilih bungkam.

Namun di balik gerakan tutup mulut yang dilakukan pihak PLN, beredar informasi bahwa pasca kejadian ini tersiar di media, Darmawan Prasodjo langsung mengadakan rapat mendadak dengan jajaran manajemen atas termasuk General Manager di seluruh wilayah Indonesia membahas masalah tersebut.

“Bahas Penyelamatan Wajah PLN*

Sumber terpercaya di kantor PLN Pusat menyebutkan cenderung mencari metode menyelamatkan wajah PLN secara korporasi, sehingga pasca polisi menerapkan Restorative Justice (RJ), tidak ada lagi tuduhan bahwa di video itu adalah pejabat di perusahaan tersebut.

“Tujuan rapat direksi itu untuk menyatukan persepsi dan wajib satu suara, bahwa dalam peristiwa video yang tersiar itu, bukanlah Chorinus Eric Nerokou. Dengan kata lain, kalau ada yang nanya, berita-berita yang tersiar itu semuanya hoax,” sebut sumber di kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Bahkan kabarnya, pejabat berinisial CEN itu dipaksa melakukan pembohongan publik dengan cara tidak mengakui bahwa video yang viral itu bukan dirinya.

“Pokoknya kemasannya begitu. Semua manajemen atas wajib satu suara dan diminta tidak mengakui bahwa orang yang di dalam video itu adalah EVP PLN,” beber sumber.

Sementara itu, meski video yang sangat jelas menampilkan kekerasan hingga membuat heboh jagat maya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto sebelumnya telah memastikan, konflik tersebut berakhir damai.

“Info dr penyidik bhw perkara tsb dicabut oleh pelapor/korban shg dilakukan perdamaian antar kedua belah pihak dan restorative justice,” ungkapnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (31/10/2025).

Atas kesepakatan tersebut, perwira menengah yang akrab disapa Ndan Buher ini menegaskan bahwa dengan adanya Restorative Justice (RJ) tersebut, berarti kasus tersebut sudah dihentikan.

“Iya kl sdh di cabut dan berdamai,” tegasnya.

Menyinggung persoalan video yang menampilkan kekerasan sampai menggunakan senjata tajam sehingga viral, Buher memastikan bahwa setiap kasus bisa mendapatkan RJ asal memenuhi syarat.

“Dapat mas. Ada bbrp ketentuan dlm RJ
Tdk mengakibatkan luka berat atau kematian. Disepakati oleh kedua belah pihak. Itu perdamaian kedua belah pihak atas keinginan n kemauan mereka ya tanpa ada paksaan,” bebernya.

Budhi Hermato juga membantah bahwa RJ itu diputuskan karena yang bersangkutan merupakan pejabat tinggi di PLN.

“Ya ga ada dong. Pedomani ini saja (ketentuan) mas,” pungkasnya.

Ketika disinggung tentang penggunaan senjata tajam dalam kasus yang melibatkan pejabat BUMN hingga berakhir RJ, justru seolah ragu menjelaskannya lebih jauh.

“Ket dr penyidik sejauh ini blm dilakukan sidik terhadap sajamnya. Penyidik masuk dr perkara awal dan tdk menyidik terkait sajam,” terangnya melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (31/10/2025).

Bahkan ketika disinggung bahwa perkara pidananya dipilah dan tidak dijadikan satu kesatuan mas dan indikasi kasus sajamnya dikesampingkan, perwira menengah yang akrab disapa Ndan Buher ini memilih tak merespons.

Sebelumnya, Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan, konflik muncul saat pengemudi mobil Ford mengklakson dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban.

“(Korban) cekcok dengan pengemudi mobil Ford yang mengklakson dan mengeluarkan bahasa kasar sehingga terjadi pemukulan kepada korban,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Dalam video viral tersebut, terlihat pria berbaju merah meneriaki pria bertopi yang diduga jukir. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian daster merah muda memukul kepala korban. Para pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam dari mobil, berupa parang, dan mengancam korban.

Polisi yang menerima informasi langsung bergerak menindaklanjuti laporan tersebut. Kedua pelaku masing-masing berinisial CEN dan SPN berhasil ditangkap di daerah Limo, Cinere, Depok, Selasa (28/10/2025).

(Kedua pelaku) sudah ditangkap dan diproses ya,” ujar Kasatreskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka.

Barang bukti yang disita antara lain dua bilah parang, satu bambu panjang hampir dua meter, serta mobil Ford Everest bernopol B 1444 ZJD yang digunakan pelaku. “Pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan benda atau alat dan diduga dilakukan oleh dua orang,” tambah AKP Made Budi.

Sinarinform -Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan tenaga kerja di First Club Entertainment Batam.

Menurutnya, berbagai persoalan mulai dari dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, keberadaan tenaga kerja asing (TKA), hingga dugaan kekerasan terhadap pekerja, akan segera dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Batam.

“Kami mempertanyakan jumlah TKA yang bekerja di sana, jenis pekerjaan mereka, serta visa yang digunakan. Semua itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Ismail kepada sejumlah media, Kamis (31/10/2025).

Ismail menegaskan, agenda RDP di DPRD Batam bertujuan meluruskan informasi publik dan memastikan kepatuhan hukum di sektor hiburan malam. Ia menepis anggapan bahwa langkah tersebut tidak untuk menjatuhkan pihak tertentu.

“Intinya, kami tetap akan lakukan RDP terhadap First Club. Tujuannya untuk kepentingan First Club itu sendiri, agar ke depan tidak ada lagi berita simpang siur, baik dari internal maupun untuk publik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika memang tidak ada pelanggaran,” ujarnya.

Dalam forum RDP nanti, Aliansi akan meminta Kantor Imigrasi Batam hadir memberikan klarifikasi terkait keberadaan dan legalitas tenaga kerja asing di perusahaan tersebut.

Sebelumnya, berbagai Media memberitakan First Club Entertainment menjadi sorotan publik karena berbagai kontroversi.

Mulai dari dugaan menampilkan tarian erotis, kasus DJ asing tanpa izin, dugaan keterlibatan karyawan dalam peredaran narkoba, hingga kasus pengeroyokan antarpekerja yang berujung pada PHK sepihak.

Lebih jauh, tempat hiburan malam ini juga disebut terlibat dalam dugaan penyiksaan terhadap seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok bernamaMr. Ran, yang dituding menggelapkan uang perusahaan.

“Ia dikabarkan disiksa hingga babak belur atas perintah Andi Yap alias Andi Morena,, pemilik First Club, sebelum akhirnya diam-diam dipulangkan ke negaranya”, tegas Ismail

Menurut Ismail, struktur manajemen First Club terbagi dua, manajemen lokal dan asing, padahal perusahaan ini berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Manajemen asing disebut dipimpin oleh Mr. Ye Mao selaku General Manager, yang memiliki kewenangan dominan, bahkan melebihi HRD dalam hal perekrutan dan pemecatan karyawan.

“Ini yang kami pertanyakan. Apakah tenaga kerja asing dibenarkan menangani urusan personalia di perusahaan PMDN? Berdasarkan regulasi, hal itu tidak seharusnya terjadi,” ujar Ismail.

Sementara posisi Asisten Manajer dijabat oleh warga lokal bernama Bambang, namun disebut hanya menjalankan perintah dari General Manager dan pemilik perusahaan.

Lebih ironis, sebagian karyawan disebut belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan jika sakit, biaya berobat harus ditanggung sendiri.

“Kalau karyawan tidak masuk kerja karena sakit, gajinya tetap dipotong. Surat dokter pun tidak diakui. Ini jelas tidak manusiawi,” tegas Ismail lagi.

Selain isu tenaga kerja, Aliansi juga menyoroti pajak hiburan malam sebesar 40 persen yang disetor ke Pemko Batam.

Ismail mempertanyakan apakah pajak tersebut benar-benar sesuai dengan pendapatan riil yang diterima First Club.

“Kami ingin tahu apakah pajak hiburan dan pajak penghasilan bagi TKA serta pemodal asing seperti Mr. Hong telah dibayarkan kepada negara,” katanya.

Aliansi menilai lemahnya pengawasan dari sejumlah OPD, seperti Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP Kota Batam, membuat pelanggaran di sektor hiburan malam terus berulang.

“Kami tidak punya kepentingan apapun selain untuk kebaikan investasi di Kota Batam agar berjalan sesuai koridor hukum. Kami tegak lurus mendukung Pemko Batam dalam menegakkan aturan dan meningkatkan PAD dari sektor hiburan malam. Ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya

Aliansi berharap RDP DPRD Batam nantinya dapat mengungkap seluruh persoalan di First Club Entertainment secara terang benderang, sehingga publik memperoleh informasi yang objektif dan transparan.

Apabila nantinya terbukti ada pelanggaran hukum, pihaknya menyatakan siap membawa kasus ini ke ranah penegakan hukum.

Hingga berita ini diturunkan pihak managemen First Club belum dapat dihubungi melalui via whatsapp

SINARINFORM – Praktik dugaan penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi kembali mencuat di Batam. Temuan lapangan pada Kamis, 21 Agustus 2025, memperlihatkan sebuah usaha laundry bernama My Wash di kawasan Windsor, tepat di samping Morning Bakery, diduga menggunakan tabung LPG 3 kilogram yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.

Padahal regulasi pemerintah dengan tegas melarang pelaku usaha menengah hingga besar memakai gas subsidi. Saat dikonfirmasi, perwakilan usaha bernama Irpin bahkan mengakui kekeliruannya.

“Seharusnya kami menggunakan gas non-subsidi, bukan yang bersubsidi,” ucapnya singkat via WhatsApp.

Lebih mencurigakan lagi, dari pantauan lapangan terlihat sebuah mobil putih BP 1952 Calya mengangkut 15 hingga 20 tabung LPG subsidi dan menurunkannya di lokasi laundry tersebut. Dugaan praktik “pemborongan” elpiji subsidi untuk kepentingan komersial ini semakin menguat.

Seorang warga Windsor, Adi, menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan masuk ke ranah pidana. “Ini jelas penyalahgunaan subsidi negara. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan, penyalahgunaan niaga gas bersubsidi bisa dipidana penjara hingga 6 tahun dan denda Rp60 miliar,” ungkapnya.

Adi menambahkan, LPG 3 kilogram adalah program perlindungan sosial yang dananya bersumber dari APBN.

“Kalau dipakai usaha komersial, itu sama saja merampas hak rakyat kecil sekaligus merugikan negara. Aparat penegak hukum wajib turun tangan,” tegasnya.

Aturan teknis sebenarnya sudah jelas: Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 menyebutkan LPG 3 kilogram hanya untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro. Namun, praktik penyalahgunaan di lapangan masih terus terjadi.

Kasus dugaan penyalahgunaan LPG subsidi di My Wash ini menambah daftar panjang fenomena serupa di Batam. Publik kini menanti langkah tegas aparat agar subsidi negara benar-benar tepat sasaran, bukan justru dinikmati segelintir pelaku usaha nakal.